MK Perbolehkan Buruh Daftar BPJS Sendiri

[photo] detik.com

Jakarta – Para buruh kini bisa mendaftarkan diri untuk ikut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 15 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Putusan tersebut menyatakan buruh dapat mendaftarkan diri ke BPJS jika perusahaan tidak mendaftarkan para pekerjanya. “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK, Mahfud MD membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (15/10/2012).

Mahfud menyatakan, keberadaan pasal dimaksud telah melanggar hak konstitusional para buruh. Pasal tersebut juga melanggar UUD 1945 terkait jaminan sosial terhadap buruh.

“Pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang menyatakan, ‘Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS`, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti’ bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS,” kata dia.

Sementara itu, Hakim konstitusi Muhammad Alim menyatakan, putusan ini didasarkan pada kepastian hukum pada buruh. “Pasal 15 ayat (1) UU BPJS tidak secara tegas memberikan jaminan hak-hak pekerja atas jaminan sosial,” terang Alim.

Permohonan ini diajukan oleh tiga orang buruh yaitu M Komarudin, Suisi Sartika dan Yulianti. Pemohon mendalilkan, pemberlakukan pasal dimaksud telah menimbulkan ketidakpastian bagi para buruh untuk dapat menikmati fasilitas jaminan sosial yang diberikan negara.

Sumber :

Uji Materi BPJS
MK: Tanpa Perusahaan, Buruh Dapat Daftarkan Diri ke BPJS

Kompas.com [Photo]

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan putusan MK tersebut, buruh secara independen dapat mendaftarkan diri ke BPJS jika perusahaan tidak mendaftarkan buruh tersebut.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” tegas Ketua MK Mahfud MD saat membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (15/10/2012). MK menyatakan, keberadaan pasal Pasal 15 Ayat (1) UU 24/2011 telah melanggar hak konstitusional para buruh.

Pasal 15 Ayat (1) UU BPJS tersebut menyatakan “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”.

Para pemohon mengatakan, pasal itu bertentangan dengan Pasal 28 H Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Menurut MK, Pasal 15 Ayat (1) UU BPJS harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak buruh/pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja.

“Seharusnya, pasal itu dibaca. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” kata Mahfud.

Sumber :

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s