Legal Standing ‘Keadilan atau Kepentingan’ #MKTolakGugatan


Seberapa banyak bukti yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) ?

Selama mengikuti perkembangan jalannya persidangan saya mendengar dan menyaksikan dimedia TV, Berita, bahwa bukti itu sendiri terbantahkan maka dari itu jangan menampilkan saksi yang tidak berkompeten, saksi harusnya tahu benar apa yang dia alami, melihat dan mengikuti langsung dimana letak pokok permasalahannya bukan saksi yang hanya datang untuk dipanggil, disuruh lalu memberikan kesaksian apa yang seharusnya dikatakan serta bisa mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi… Dan inilah sesungguhnya yang tidak ada pada para saksi disaat memberikan keterangan.

Kesaksian para saksi sangatlah penting dan sangat diharapkan untuk memberikan keterangan demi ditegakkannya keadilan bukan kesaksian yang menegakkan kepentingan.

Mendengar dan melihat mimik para saksi, para pakar serta para ahli dalam pemaparannya mengenai kecurangan, Saya mengutip dan menilai mungkin ada hal yang perlu diperhatikan menyangkut Hak Politik, Hak Konstitusional Warga Negara dalam hal memilih apakah dia termasuk DPT atau dialihkan ke DPKTB itu terserah mau bilang apa tentang hal ini, Intinya bukan hanya tampilan serta retorika atau mereka yang mendalami satu pokok permasalahan tetapi bagaimana kita dapat merasakan dan melihat langsung bagaimana para saksi itu melontarkan Argumennya berdasarkan fakta dari bukti yang didapat dalam menggugat kecurangan yang terjadi.

Argumentasi para saksi, para pakar, para ahli belum tentu bisa menjamin kebenarannya dalam hal memunculkan kebenaran apalagi ‘Kepastian Hukum’ dalam keterangan yang diperoleh.

Karna … … … “Keadilan dalam Sila V Jauh lebih baik ketimbang Menegakkan Kepentingan”

 

Begini cara MK Putuskan Sengketa Pilpres :

Mahkamah Konstitusi akan segera menggelar sidang putusan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2014 yang diajukan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Kamis (21/8/2014) mendatang. Bagaimana cara kesembilan hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dan mengambil putusan yang akan diambil?

 

Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan, Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

 

Dalam ayat 2, diatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Ayat 3 mengatur agar putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

 

Musyawarah dan “voting”

Ayat selanjutnya mengatur mengenai sidang pleno hakim konstitusi untuk mendiskusikan putusan. Mulai dari Senin kemarin hingga Rabu mendatang, kesembilan hakim konstitusi mengadakan sidang pleno secara tertutup sebelum menggelar sidang putusan pada Kamis.

Ayat 4 menyebutkan, kesembilan hakim konstitusi harus melakukan musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno untuk mengambil putusan. Isi dari ayat 5 mengharuskan setiap hakim untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat tertulisnya. Jika dalam sidang pleno tak juga dihasilkan putusan, ayat 6 mengatur agar hakim MK kembali menggelar sidang pleno lanjutan.

 

Apabila musyawarah dalam sidang pleno sudah diupayakan secara sungguh-sunguh, tetapi tak juga menghasilkan putusan, kesembilan hakim MK diizinkan untuk menentukan putusan melalui voting (pemungutan suara). Hal tersebut diatur dalam ayat 7.

 

Jika tak juga dapat diambil suara terbanyak dalam pemungutan suara, dalam ayat 8 diatur bahwa suara terakhir ketua sidang pleno adalah yang menentukan. Putusan bersifat final, dalam ayat 9, diatur bahwa sidang putusan dapat dilakukan saat itu juga atau dilakukan pada hari lain selama atas pengetahuan para pihak yang bersengketa.

 

Dalam sidang pilpres ini, MK akan menggelar putusan satu hari setelah rapat terakhir sidang pleno dan telah menyampaikan hal tersebut kepada pemohon, termohon, ataupun pihak terkait. Jika memang terdapat perbedaan pendapat dari beberapa hakim, isi dari ayat 10 mengatur agar pendapat hakim yang bersangkutan tetap dimuat dalam putusan.

 

Dalam Pasal 10 Undang-Undang yang sama, diatur bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dengan begitu, tak ada upaya lain yang bisa dilakukan para pihak yang bersengketa untuk mengubah putusan tersebut.

 

Sumber : Kompas[dot]com

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s