SEPUTAR PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PRINSIP-PRINSIP DALAM MELAKUKAN PHK

ALASAN-ALASAN PHK

1. P/B tidak lulus masa percobaan (harus dipersyaratkan secara tertulis);
2. Selesainya PKWT;
3. P/B melakukan kesalahan berat/alasan mendesak (paska putusan Mahkamah Konstitusi);
4. P/B melakukan kesalahan selain kesalahan berat (pelanggaran PK/PP/PKB);
5. P/B ditahan dan tidak dapat melakukan pekerjaan atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan;
6. P/B mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri;
7. P/B mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha;
8. Bukan karena kesalahan tapi P/B dapat menerima;
9. Pernikahan antar karyawan (jika diatur);
10. Massal-perusahaan tutup karena rugi atau force majeur;
11. Massal-perusahaan tutup bukan karena rugi, melakukan efisiensi;
12. Perubahan status pengabungan/peleburan/perubahan kepemilikan-P/B tidak bersedia bekerja;
13. Perubahan status/pengabungan/peleburan-pengusaha tidak bersedia menerima P/B;
14. Perusahaan Pailit;
15. P/B Meninggal dunia;
16. P/B Mangkir selama 5 hari atau lebih secara berturutturut dan telah dipanggil 2 kali secara patut;
17. P/B sakit berkepanjangan, cacat karena kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampui batas 12 bulan;
18. P/B memasuki usia pensiun;

MEKANISME PHK

• Maksud PHK wajib dirundingkan dengan SP/SB atau dengan P/B;
• Apabila tidak mencapai kesepakatan,maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan P/B setelah memperoleh penetapan;
• PHK tanpa penetapan adalah batal demi hukum;
• Selama belum ada penetapan, baik Pengusaha ataupun P/B harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
• Pengusaha dapat melakukan penyimpangan berupa tindakan skorsing dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima P/B;

PHK TANPA PENETAPAN

1. P/B masih dalam masa percobaan, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis;
2. P/B mengajukan permintaan pengunduran diri,secara tertulis atas kemauan sendiri;
3. P/B mencapai usia pensiun (PK/PP/PKB/UU);
4. P/B meninggal dunia;
5. P/B melakukan Pelanggaran Berat/Alasan Mendesak (Paska Putusan Mahkamah Konstitusi);
6. P/B ditahan karena proses perkara pidana setelah 6 bulan;
7. P/B dinyatakan Pengadilan bersalah dalam perkara pidana;
8. P/B mengajukan permohonan PHK dengan alasan Pengusaha melakukan pelanggaran, namun tidak terbukti;

PHK JANGAN KARENA….

1. P/B berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampui 12 bulan secara terus menerus;
2. P/B berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
3. P/B menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
4. P/B menikah;
5. P/B perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya;
6. P/B mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan P/B lainnya dalam satu perusahaan,kecuali telah diatur dalam PK/PP/PKB;
7. P/B mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus SP/SB, melakukan kegiatan SP/SB diluar jam kerja atau didalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PK/PP/PKB;
8. P/B mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib;
9. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
10. P/B dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut keterangan dokter jangka waktu penyembuhannya belum bisa dipastikan;

BEBERAPA ATURAN PHK YANG PERLU PERHATIAN

1. P/B MELAKUKAN PELANGGARAN KETENTUAN DALAM PK/PP/PKB

• Pasal 161 UU No.13/2003, P/B telah dikenai Surat Peringatan, namun masih melakukan pelanggaran yang diatur dalam PK/PP/PKB.
• Uang Pesangon +UPMK+ Uang Penggantian Hak
– P/B sengaja melakukan pelanggaran untuk mendapatkan kompensasi
– Pengumpulan bukti:pengakuan, laporan dll.
– Perlu Skorsing?

2. P/B MENGUNDURKAN DIRI ATAS KEMAUAN SENDIRI

-Pasal 162 UU No.13/2003, P/B mengundurkan diri atas kemauannya sendiri
– Uang Pisah + Uang Penggantian Hak
- Bagaimana jika < 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri
- Pengunduran diri yang dipaksakan
- Definisi indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha  Pasal 1324-Pasal 1327 KUHPerdata
- Perlu Perjanjian Bersama?
- Pekerja masih dapat mengajukan gugatan ke PHI dalam tenggang waktu 1 tahun (vide Pasal 171 UU No.13/2003 jo Pasal 82 UU no.2 tahun 2004)

3. P/B MANGKIR SELAMA LIMA HARI KERJA ATAU LEBIH BERTURUT-TURUT

• Pasal 168 ayat (1), P/B mangkir 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi
dengan bukti yang sah dan sudah dipanggil secara patut dua kali
• Uang Pisah + Uang Penggantian Hak
– Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 hari kerja.
– Bagaimana dengan mogok tidak sah?
– Perlu penetapan?
– Perlu surat pengunduran diri?
– Perlu Perjanjian Bersama?

4. P/B DIPROSES PIDANA ATAU DIPUTUS BERSALAH

• Pasal 160, P/B tidak dapat bekerja karena poses pidana selama lebih dari 6 bulan atau dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
• UPMK + Uang Penggantian Hak
– Bagaimana jika P/B tidak ditahan?
– Bagaimana jika P/B kemudian diputuskan tidak bersalah setelah proses 6 bulan?
– Pekerja masih dapat mengajukan gugatan ke PHI dalam tenggang waktu 1 tahun (vide Pasal 171 UU No.13/2003 jo Pasal 82 UU no.2 tahun 2004)


5. PERUBAHAN STATUS, PENGGABUNGAN, PELEBURAN,PERUBAHAN KEPEMILIKAN, P/B TIDAK BERSEDIA

• Pasal 163 (1) UU No.13/2003, Perubahan status, penggabungan, peleburan, perubahan kepemilikan perusahaan, P/B tidak bersedia
• Uang Pesangon+UPMK+Uang Penggantian Hak
– “Pengusaha dapat…..”  Ruang Pengusaha atau P/B?
– Bandingkan dengan Pasal 61 (2) UU No.13/2003: perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan,atau hibah.
– Definisi perubahan kepemilikan  Perusahaan Tbk

6. P/B MEMASUKI USIA PENSIUN

• Pasal 167 UU No.13/2003, P/B memasuki usia pensiun.
• Tidak ada Program Pensiun: Uang Pesangon (2X)+UPMK+Uang Penggantian Hak
• Ada Program Pensiun: Iuran Pengusaha + Pengembangan dibanding dengan Uang Pesangon(2 X)+UPMK+Uang Penggantian Hak
– Aturan Usia Pensiun Apakah Pasal 167 berlaku untuk pensiun dini?
– Bagi perusahaan yang mempunyai program pensiun, bagaimana dengan PHK sebelum usia pensiun
– Definisi “manfaat pensiun yang diterima sekaligus”» bandingkan dengan UU Dana Pensiun

7. PERUSAHAAN TUTUP KARENA RUGI ATAU KEADAAN MEMAKSA

• Pasal 164 (1), Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun yang dibuktikan dengan laporan keuangan dari audit akuntan publik atau karena keadaan memaksa (force majeur)
• Uang Pesangon+UPMK+Uang Penggantian Hak

8. P/B MENINGGAL DUNIA

• Pasal 166 UU No.13/2003, P/B meninggal dunia
• Ahli waris mendapat uang yang besar perhitungannya=Uang

9. P/B SAKIT BERKEPANJANGAN

• Pasal 172 UU No.13/2003: P/B sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan
pekerjaannya setelah melampaui 12 bulan terus menerus
• Uang Pesangon (2X)+UPMK+Uang Penggantian Hak

10. PHK P/B BERSTATUS PKWT

• Pasal 62 UU No.13/2003, salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum waktunya.
• Mendapat ganti rugi sebesar upah P/B sampai batas waktu berakhirnya PKWT.
– Perlu penetapan?
– Lihat pasal 61 (1) huruf d UU No.13/2003: keadaan atau kejadian tertentu yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja.

11. KESALAHAN BERAT/ALASAN MENDESAK

• Pasal 158 UU No.13/2003, Paska Putusan Mahkamah Konstitusi  Pasal 1603 n jo Pasal 1603 o KUHPerdata
• Uang Pisah+Uang Penggantian Hak

– Perlu penetapan?Apakah PHI berwenang?
– Pengumpulan bukti: pengakuan, laporan dll
– Laporkan ke Polisi? Surat Edaran Menakertrans No.SE-13/MEN/SJHK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005
– Selama P/B ditahan  mengacu ke Pasal 160 UU No.13/2003
– Kualifikasi alasan mendesak  perumusan kembali kesalahan berat yang ada, dengan menghindari isitilah-istilah pidana dan menyesuaikan dengan kondisi dan nilai yang ada di Perusahaan

PERSELISIHAN PHK

DEFINISI
Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan
oleh salah satu pihak

RUANG LINGKUP PERSELISIHAN PHK

1. Sah tidaknya alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan
2. Besaran kompensasi atas terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja tersebut
3. Upah proses

DALAM MELAKUKAN PHK….

1. Dasar atau alasan PHK harus jelas, oleh karenanya isi PK/PP/PKB atau SK PHK tidak mengandung kalimat yang menimbulkan tafsir ganda. Jika di Perusahaan ada Code Of Conduct, maka kaitkan pelanggarannya dengan PK/PP/PKB;
• Bukti-bukti disiapkan sejak awal penyelidikan,mis: sidang klarifikasi atau perundingan ada
risalah/notulensi/BAP dan daftar hadir (tidak hanya lisan); surat panggilan disertai tanda
terima, surat pengakuan/pernyataan,daftar absensi;kuitansi;saksi-saksi dsb.
• Kuasai tehnik beracara di Pengadilan Hubungan Industrial;

3 responses

  1. saya ingin bertaya:
    didalam PHK saat terjadi pemutusan hubungan kerja ada dua hal yang akan terputus dan tidak akan terputus. yaitu hal yang terputu adalah ikatan kerja formal dan yang tidak terputus adalah ikatan kerja informal. pertanyaan saya mana yang dimaksud ikatan formal dan mana yang dimaksud dengan ikatan informal? terimaksih

    1. Sebuah studi yang dilakukan oleh perusahaan konsultan manajemen Katzenbach Partners di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa jaringan-jaringan dan hubungan-hubungan informal lebih berperan menggerakkan laju bisnis ketimbang struktur-struktur manajemen formal.

      Menurut studi tersebut, di dalam ikatan yang informal itulah, apa yang disebut “kerja” benar-benar berjalan dan (dari situlah) perusahaan-perusahaan mendapatkan keuntungan kompetitif.

      Di samping itu, organisasi-organisasi yang memberikan karyawannya rasa percaya diri untuk memecahkan berbagai persoalan dan mendorong mereka untuk berkontribusi, sering memperlihatkan performa yang lebih baik.

      “Pelajaran dari riset ini adalah, bahwa ikatan informal di mana pekerjaan selesai di luar proses-proses formal organisasi itu nyata adanya, dan bahwa karyawan menyadari dan menghargai itu,” ujar principal pada Katzenbach Partners Zia Khan.

      “Pertanyaannya, apakah manajemen juga menghargai (ikatan informal) itu? Riset kami memperlihatkan bahwa ikatan informal merupakan aset strategis yang dibutuhkan oleh jajaran eksekutif untuk secara aktif mengelola perubahan,” tambah Khan.

      Studi juga menemukan bahwa karyawan pada perusahaan-perusahaan besar merasa puas dengan pekerjaannya karena dimensi-dimensi informal dari pekerjaan mereka, berikut interaksi-interaksinya yang ada.

      Hampir dua pertiga dari mereka (yang bekerja di perusahaan besar) mengaku bergantung pada teman sekerja untuk menemukan solusi dan memecahkan masalah, berbanding dengan hanya kurang dari sepertiga yang bergantung pada manajer.

      Lebih jauh lagi, 9 dari 10 karyawan mengaku memiliki seseorang di tempat kerja sebagai teman “curhat” dalam kaitan dengan pekerjaan.

      Sementara itu, lebih dari separo karyawan percaya bahwa ide-ide terbaik untuk mensukseskan perusahaan datang dari “semua level” karyawan, berbanding dengan hanya 8% yang percaya bahwa ide-ide terbaik utamanya berasal dari CEO.

      “Jelas bahwa karyawan di perusahaan besar bergantung, menghargai dan mempengaruhi teman sekerjanya. Mereka memanfaatkan “organisasi” yang informal ini untuk menyelesaikan sebagian besar pekerjaan, dan untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi,” simpul Khan.

      “Riset kami juga memperlihatkan, ketika orang putus asa dengan pekerjaannya, dan tidak mampu menyelesaikan sesuatu, itu biasanya karena manajer tidak memperhitungkan pentingnya jaringan-jaringan informal dalam rencana dan pengambilan keputusan mereka,” tambah dia.

      Diingatkan, kesadaran manajer pada hubungan-hubungan informal, dan kemampuan mereka dalam memobilisasinya, berpengaruh besar perasaan karyawan terhadap pekerjannya, dan tidak kalah penting bahkan mungkin lebih penting daripada “gaya” manajemen itu sendiri.

      “Temuan kali ini mengkonfirmasi apa yang telah lama kami observasi, bahwa organisasi informal di tempat kerja merupakan aset institusional yang penting, yang menggerakkan inovasi, kolaborasi yang memiliki banyak fungsi,” ujar Khan.

      Khan tak lupa mengingatkan bahwa perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan dari organisasi informal tersebut harus memahami dan memobilisasinya, dengan membantu memfasilitasi hubungan-hubungan yang ada dan mengaitkannya dengan strategi besar perusahaan.

      “Dengan dukungan manajemen, organisasi informal bisa menjadi mesin untuk menggerakkan produktivitas karyawan dan kinerja bisnis,”

Berikan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.030 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: