Category Archives: UMK2013

SK Gubernur Jabar tentang UMK 2014 No.561/Kep.1636-Bangsos/2014 Daftar Provinsi Telah Menetapkan UMP 2014 &

Surat Keputusan Gubernur Jabar tentang UMK 2014 Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2014 bisa Anda baca dan download/unduh dibawah ini. SK ini merupakan penetapan UMK 2014 Jabar oleh Gubernur Jawa Barat hasil rekomendasi dari seluruh Bupati/Walikota se-Jawa Barat. Dalam SK ini terdapat rincian pembagian kelompok usaha perusahaan yang masuk pada kelompuk Usaha TSK, I, II, dan III.

 

 

Download Surat Keputusan Gubernur Jabar tentang UMK 2014 Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2014 >> untuk download.

INI Daftar Provinsi Telah Menetapkan UMP 2014

7AturanUMP

Berikut ini daftar provinsi yang telah menetapkan besaran UMP tahun 2014, seperti di dapatkan dari situs Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) hingga pukul 08.00 WIB hari ini (1/11/2013).

Disebutkan sebanyak 22 Provinsi yang telah menetapkan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Meski demikian, baru hanya 10 provinsi yang telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2014.

Provinsi-provinsi yang telah menetapkan KHL adalah: Sumatera Barat, Jambi, Bangka-Belitung, DKI Jakarta, Bali, NTB, NTT, Bengkulu, Maluku, Riau, Sulawesi Selatan, Banten, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.

Sedangkan Provinsi yang telah meneken UMP 2014:

  1. Nanggroe Aceh Darussalam, naik 12,9% dari Rp 1.550.000 jadi Rp 1.750.000
  2. Sumatera Utara, naik dari Rp 1.305.000 menjadi Rp 1.505.850
  3. Sumatera Barat, naik 10% dari Rp1.350.000 menjadi Rp1.490.000
  4. Sumatera Selatan, naik 12% dari Rp 1.630.000 menjadi Rp 1.825.000
  5. Jambi, naik 15,5% dari Rp1.300.000 menjadi Rp1.502.300
  6. Bangka-Belitung, naik 29,6% dari Rp1.265.000 menjadi Rp1.640.000
  7. Riau, naik 21,4% dari Rp1,4 juta menjadi 1,7 juta rupiah
  8. Kepulauan Riau, naik 22 persen dari Rp1.365.087 menjadi 1,665 juta rupiah
  9. Bengkulu, naik 13% dari Rp1,2 juta menjadi Rp1.350.000
  10. Jakarta, naik 10,9% dari Rp2,2 juta menjadi Rp2.441.301
  11. Banten, naik 13,25% dari Rp1.170.000 ke Rp 1.325.000
  12. Kalimantan Tengah, naik 11% dari Rp1.553.127 menjadi Rp1.723.970
  13. Kalimantan Barat, naik 30% dari Rp1.060.000 menjadi Rp1.380.000
  14. Kalimantan Selatan, naik 21,12% dari Rp1.337.500 menjadi Rp 1.620.000
  15. Kalimantan Timur, naik 7,7 % dari Rp1.752.073 menjadi Rp1.886.315
  16. NTB, naik 10% dari 1,1 juta rupiah menjadi Rp1,21 juta
  17. Sulawesi Utara, naik 22,58% dari Rp 1.550.000 menjadi Rp 1,9 juta
  18. Sulawesi Tenggara, naik 24,4% dari Rp1.125.207 menjadi Rp1,4 juta
  19. Sulawesi Tengah, naik 25,63% dari Rp 995.000 menjadi Rp 1.250.000
  20. Sulawesi Selatan, naik 25% dari Rp1.440.000 menjadi Rp1,8 juta
  21. Maluku, naik 10,98% dari Rp 1.275.000 menjadi Rp 1.415.000
  22. Gorontalo, naik 12,77% dari Rp 1.175.000 menjadi Rp 1.325.000
  23. Papua, naik 11% dari Rp1.710.000 menjadi Rp1,9 juta
  24. Papua Barat, naik 8,72% dari Rp 1.720.000 menjadi Rp 1.870.000

Buruh tolak Inpres penetapan upah

Buruh tolak Inpres penetapan upah

JAKARTA. Serikat pekerja menolak rencana pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang kenaikan upah minimum.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, rencana pemerintah menerbitkan Inpres tersebut merupakan wujud kepanikan mengatasi persoalan upah.

Said juga menilai, rencana pemerintah itu tindakan ngawur untuk menekan upah buruh agar kembali murah atas tekanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pengusaha hitam.

“Oleh karena itu, buruh Indonesia menolak. Sebab, Inpres itu hanya akan mengembalikan rezim upah murah dan memiskinkan buruh secara struktural,” kata Said dalam keterangan tertulisnya yang diterima KONTAN, Jumat (30/8).

Said juga menganggap Inpres yang segera dikeluarkan pemerintah ini cacat hukum. Alasannya, penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) adalah kewenangan Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati setelah survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dilakukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing daerah.

“Jadi bukan ditentukan oleh pemerintah pusat seperti dalam bentuk Inpres itu,” tegas Said.
Keganjilan lain, menurut Said, dalam Inpres tersebut adalah survei KHL belum dilakukan, tetapi nilai UMP/UMK sudah ditentukan 10% dari inflasi tahun sebelumnya.

“Makanya kami menolak Inpres tersebut dan tetap menuntut kenaikan UMP 50% dengan alasan daya beli buruh turun 30% akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta inflasi 2 digit,” jelas Said.
Terakhir, Said meminta pemerintah tidak hanya mendengarkan keluhan Apindo saja tanpa melibatkan serikat pekerja.

“Jika pemerintah tetap keluarkan Inpres, akan ada aksi penolakan buruh secara besar-besaran pada 3 September. Ada 5.000 orang buruh se-Jakarta akan aksi di kantor Gubernur DKI Jakarta,” ancam Said.

Apa bila Inpres itu benar-benar diteken pemerintah, Said berpendapat, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Perindustrian MS Hidayat seolah tunduk pada tekanan Apindo.

“Karena itu, kami akan terus melakukan berbagai aksi yang puncaknya adalah mogok nasional 3 juta buruh serempak seluruh Indonesia pada Oktober-November mendatang,” ujar Said.

Said Iqbal-Sekjen KAJS & Presiden KSPI , FSPMI

Sumber : Kontan.co.id

Draft Inpres Upah Buruh selesai

 

Menko Perekonomian Hatta Rajasa (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah telah menyelesaikan rancangan (draft) Instruksi Presiden yang akan mengatur mengenai upah buruh dan diharapkan bisa segera diterbitkan.

“Untuk Inpres upah buruh itu draft-nya sudah selesai. Inpres ini akan menjadi pedoman dalam penentuan besaran upah,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa dalam konferensi pers penganugerahan gelar “Perekayasa Utama Kehormatan” di Gedung BPPT di Jakarta, Senin.

Hatta menekankan bahwa Inpres tentang upah buruh itu bukanlah ditujukan kepada kelompok pengusaha, melainkan ditujukan kepada aparat pemerintah, seperti Bupati dan Gubernur.

Dia menjelaskan upah minimum seharusnya ditentukan berdasarkan komponen hidup layak (KHL) dan sejumlah faktor lain, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kata dia, persoalan penentuan upah minimum pun harus dibahas oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur three partied (pemerintah, asosiasi pengusaha, dan asosiasi pekerja atau buruh).

“Tentu saja sebentar lagi akan ada pembicaraan `bi-partied` atau `three partied` untuk membahas upah buruh. Itu biasanya dilakukan menjelang akhir tahun ya pada Oktober,” ujarnya.

Selanjutnya, Hatta menjelaskan perihal pembagian kategori usaha dalam penentuan upah, yang terdiri dari capital intensive (padat modal), labour intensive (padat karya), dan usaha menengah kecil.

Upah dalam setiap kategori usaha tersebut disesuaikan dengan faktor inflasi dan sejumlah faktor lainnya.

Pada kesempatan itu, dia juga mengimbau pihak “three-partied” untuk mengutamakan stabilitas ekonomi nasional dalam penentuan upah minimum buruh.

“Jadi, dalam pembahasan itu, kira-kira kita akan berbicara dengan kawan pengusaha dan buruh agar memahami situasi ekonomi saat ini untuk menjaga stabilitas ekonomi,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan kebijakan pengupahan menjadi salah satu paket kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dalam mengatasi perlambatan ekonomi nasional, dimana para pekerja akan memperoleh upah yang disesuaikan dengan sektor usahanya masing-masing.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan pemerintah akan membuat satu acuan penetapan upah bagi pemerintah daerah (Pemda), dan acuan upah tersebut diterbitkan melalui Instruksi Presiden.

“Namun pada kebijakannya kali ini, pemerintah memastikan akan membedakan upah buruh berdasarkan sektor industri seperti industri padat karya, pada modal, dan usaha menengah kecil (UMK),” kata Hidayat.

Dia juga mengatakan insentif dalam bentuk penghapusan pajak yang akan diberlakukan pada tahun depan diprioritaskan untuk industri padat karya.
Sebagai imbalannya, menurut dia, industri padat karya diminta berjanji untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan karyawannya.

“Kita coba menyelamatkan industri padat karya untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak merosot tajam,” ujar Hidayat.

Pewarta: Yuni Arisandy

Editor: Suryanto

Sumber :

COPYRIGHT © 2013

Ketentuan THR Banyak dilanggar Pemerintah Perlu Buat Aturan Lebih Tegas

thr

Anggota Komisi IX DPR RI, Zuber Safawi mendesak pemerintah merevisi aturan mengenai Tunjangan Hari Raya bagi pekerja.   “Regulasi yang ada sudah tidak relevan karena menginduk pada Undang-Undang lama, terutama soal tidak adanya penegakan hukum dan ketentuan sanksi bagi yang melanggar,” kata dia di Semarang (21/7).

Selama ini ketentuan mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) diatur dalam Peraturan Menteri (Permen)Tenaga Kerja Nomor 4 tahun 1994.  Padahal Permen tersebut masih menginduk pada Undang-Undang pokok ketenagakerjaan nomor 14 Tahun 1969 yang sudah dicabut dan digantikan dengan UU baru, yakni UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Kelemahan utama dalam permen lama tersebut adalah kekosongan sanksi apabila perusahaan melanggar ketentuan THR yang wajib dibayarkan kepada pekerjanya.  Pasal 8 Permenaker nomor 4/ 1994 menyebut, pelanggaran atas ketentuan THR diancam dengan hukuman sesuai pasal 17 UU nomor 14 tahun 1969.   Sedangkan UU tersebut sudah tidak berlaku lagi.

“Akibat kondisi tersebut, maka pengusaha memang diwajibkan memberi THR kepada pekerjanya, tetapi tidak ada sanksi bila tidak memberi THR, atau jumlahnya tidak sesuai, atau waktu pemberiannya mepet,” katanya.

Pelanggaran THR menurut Zuber terdiri atas tiga pokok, yakni

(1) tidak diberi dengan rekayasa (akal-akalan),

(2) jumlahnya tidak sesuai ketentuan, dan

(3)waktunya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

 Pelanggaran pertama marak dilakukan oleh perusahaan alih daya (outsourcing) dan perusahaan yang mempekerjakan pekerja waktu tertentu (kontrak).   Mereka banyak memberhentikan kontrak pekerjanya sebelum hari raya untuk menghindari pembayaran THR, padahal kerap mengangkat mereka kembali setelah lebaran.  Atau mereka yang tidak dibayarkan THR nya dengan alasan masih dalam tahap masa percobaan.  Padahal ketentuan Permenaker Nomor 4/1994, menyebut pekerja yang masih bekerja di bawah masa kerja 12 bulan tetap mendapat THR dengan besaran proporsional sesuai masa kerjanya.

Pelanggaran kedua, yakni soal besaran THR.  Dalam permenaker 4/1994, setiap pekerja berhak atas THR dengan besaran satu (1) bulan gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap.  Di lapangan banyak kasus THR hanya dibayar sebesar gaji pokok saja, tanpa tunjangan tetap.  Selain itu, ketentuan gaji pokok ini seharusnya mengacu pada upah minimum.  Karena dalam UU ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, pengusaha dilarang membayar pekerja di bawah upah minimum.

Pelanggaran ketiga adalah soal waktu pembayaran THR. Permenaker 4/1994 mewajibkan pengusaha membayarkan THR maksimal H-7 sebelum lebaran.  Tapi kenyataannya banyak pekerja dibayarkan THR H-2 atau bahkan H-1 sebelum lebaran.

“Namun, yang paling parah adalah ketentuan tersebut mandul karena sanksinya tidak jelas, pemerintah hanya bisa maksimal menghimbau, tanpa bisa menindak, seharusnya kondisi ini tidak dibiarkan berlarut,” ungkap Zuber. (sbb/dkw)

 

Redaktur: Saiful Bahri

Sumber : [ ]

7 Aturan yang Bikin Heboh Dunia Bisnis Indonesia 2012

demoburuh02

Jakarta – Periode 2012 hampir usai. Setidaknya, selama hampir 1 tahun ini, banyak peraturan dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah yang telah dikeluarkan.
Mulai peraturan tingkat menteri, pejabat setingkat menteri dan gubernur telah dikeluarkan, namun dari peraturan tersebut ada yang telah memicu polemik atau kontroversi sehingga terjadi kehebohan di dunia usaha atau bisnis tanah air.
Mulai peraturan Bank Indonesia (BI) tentang pengaturan pembatasan uang muka, peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) tentang larangan CEO asing hingga yang terakhir peraturan Gubernur DKI Jakarta Jokowi tentang batasan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2,2 juta.

Berikut ini ada 7 peraturan yang bikin heboh dunia bisnis atau usaha yang dihimpun detikFinance,

Peraturan pengaturan atas kepemilikan bank di Indonesia cukup menimbulkan polemik di industri perbankan.

7Aturan_BI

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 8 /PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ini berisi tentang batas maksimum kepemilikan saham pada bank termasuk kepemilikan bank di Indonesia oleh asing.

    "Dalam rangka menghadapi dinamika perkembangan perekonomian regional dan global, industri perbankan nasional perlu meningkatkan ketahanan," tulis BI dalam publikasinya seperti dikutip detikFinance, Rabu (18/7/2012).
    Peraturan yang berisi tentang upaya peningkatan ketahanan perbankan dilakukan melalui peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (good corporate governance). Untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (good corporate governance), diperlukan penataan struktur kepemilikan bank.
    Penataan struktur kepemilikan saham bank dilakukan melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank. Penerapan batas maksimum kepemilikan saham juga akan berdampak positif untuk mendorong konsolidasi perbankan dalam rangka memperkuat industri perbankan nasional.
    PBI tersebut antara lain berbunyi:

    • 40% dari modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank
    • 30% dari modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan
    • 20% dari modal Bank, untuk kategori pemegang saham perorangan pada bank umum konvensional.
    • Batas maksimum kepemilikan saham untuk kategori pemegang saham perorangan pada bank umum syariah adalah sebesar 25% dari modal Bank

2. Peraturan Pegawai Outsourcing/Buruh

demoburuh02

Peraturan mengenai pengaturan tenaga kerja outsourching atau alih daya menjadi salah satu peraturan yang menimbulkan polemik di dunia usaha dan pekerja.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19/2012  ini dikeluarkan untuk penyelesaian konflik antara pengusaha dan pekerja.
Menakertrans, Muhaimin Iskandar menjelaskan peraturan ini berlaku sejak 14 November 2012 dan telah melalui pembicaraan antara serikat pekerja, buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan dinas-dinas terkait. Selain itu dengan forum tripartit yang dilaksanakan beberapa kali.
"Melalui hubungan perindustrial dengan langkah-langkah lanjutan untuk menciptakan kondisi yang lebih aman lagi. Inilah tujuan permen baru ini," tutur Muhaimin di Hotel Grand Melia Jakarta

3.  Peraturan Pengaturan Bisnis Waralaba

7Aturanfranchise1

Peraturan pengaturan bisnis waralaba masuk dalam daftar peraturan yang menimbulkan polemik di dunia bisnis khususnya dunia usaha waralaba.
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor: 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang waralaba ini mengatur tentang jenis usaha toko moderen. Aturan ini mengatur waralaba toko moderen, selain itu dalam Permendag itu pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern hanya dapat mendirikan outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri paling banyak 150 outlet/gerai. Dalam hal Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba telah memiliki sebanyak 150 outlet/gerai, maka pendirian outlet/gerai tambahan wajib diwaralabakan.
Sementara itu, Ketua Komite Tetap Waralaba dan Lisensi Kadin Indonesia Amir Karamoy mengatakan, banyak kelemahan dari Permendag ini. Selain hanya mengatur toko moderen berbasis waralaba, ada pasal-pasal yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
"Kalau saya ingin jangan hanya mengatur toko moderen yang dikategorikan waralaba, harus ada permendag yang mengatur soal toko moderen secara umum, ini masih banci masih tanggung," kata Amir kepada detikFinance, Rabu (31/10/2012).

4. Peraturan Pengaturan Uang Muka Kredit Motor & Rumah

Peraturan terkait pengaturan besaran uang muka untuk kredit motor dan rumah ini telah memicu polemik di industri otomotif dan properti tanah air.
Pertaruan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) melalui Surat Edaran (SE) Nomor 14/10/DPNP per 15 Maret 2012 ini berisi tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) oleh lembaga pembiyaan dan perbankan.
Peraturan itu dilakukan melalui penetapan besaran Loan to Value (LTV) untuk KPR dan Down Payment (DP) untuk KKB.
SE ini mulai berlaku efektif pada tanggal 15 Maret 2012, sedangkan ketentuan mengenai besaran LTV untuk KPR dan DP untuk KKB mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2012.

7Aturankebonkacang2

5. Peraturan Pengaturan Ekspor Minerba

7Aturanptba3dalam

Peraturan menteri ESDM tentang pelarangan ekspor barang tambang atau minerba tanpa pengolahan atau mentah telah menimbulkan kehebohan atau polemik khususnya di dunia usaha pertambangan.
Permen ESDM No.7 Tahun 2012 yang dikeluarkan untuk menciptakan nilai tambah produk tambang dengan melakukan proses peningkatan nilai tambah melalui pembangunan smelter yang ada di dalam negeri sehingga harga tambang yang diekspor pun jauh lebih mahal.
Awalnya pada Peraturan Menteri ESDM tersebut, ada 14 produk tambang bakal kena pajak kalau diekspor mentah-mentah, namun akhirnya Permen ESDM No.7 Tahun 2012, diubah dalam Permen ESDM No. 11 Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012 menjadi 65 produk tambang mentah.
Pada 2014, pemerintah sama sekali melarang barang tambang Indonesia diekspor mentah-mentah ke luar negeri. Aturan ini bertujuan agar industri hilirisasi tambang dalam negeri bisa berkembang.

6. Aturan Pembatasan CEO Asing

7Aturanimin4

Aturan pembatasan chief executive officer (CEO) asing merupakan salah peraturan yang menimbulkan polemik di dunia bisnis tanah air pada tahun 2012.
Aturan yang dikeluarkan oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar ini, tidak hanya melarang posisi CEO perusahaan yang beroperasi di Indonesia dijabat orang asing. Namun ada 18 jabatan penting lainnya di perusahaan yang ‘diharamkan’ untuk diduduki oleh tenaga kerja asing.
Jabatan yang dilarang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012 tentang jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing yang diteken pada 29 Februari 2012, jabatan yang dilarang untuk orang asing selain CEO seperti: Direktur Personalia, Manajer Hubungan Industrial, Manajer Personalia, Supervisor Pengembangan Personalia.
Akibat keputusan ini, telah memicu polemik dan protes dari dunia usaha, karena masih ada jabatan yang diduduki oleh pekerja asing khususnya di jajaran personalia atau HRD.

7. Peraturan Ketentuan Besaran UMP DKI Jakarta Rp 2,2 Juta

7AturanUMP

Peraturan ketentuan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 2,2 juta untuk tahun 2013 telah memicu polemik di kalangan dunia usaha yang beroperasi di Jakarta.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 yang ditandatangani Jokowi, mulai berlaku 1 Januari 2013. Pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun pun juga berhak digaji sesuai UMP Rp 2,2 juta per bulan.
Namun, bagi Pengusaha yang tidak mampu, Pemprov membuka pengajuan penangguhan yang diwakili oleh Apindo atau Kadin.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi menjelaskan Kadin DKI yang mewakili suara para pengusaha berpendapat kebijakan menaikan UMP di atas 40% atau sebesar Rp 2,2 juta/bulan sangat memberatkan pihak pengusaha terutama UKM.
Menurut Edy walaupun belum ada perusahaan yang tutup akibat kenaikan UMP, tetapi pemerintah harus menyelaraskan semua pihak dan Kadin DKI Jakarta akan terus membuka posko pengaduan perusahaan yang meminta penangguhan.
"Belum ada perusahaan yang tutup. Kami dari dunia dan Kadin DKI Jakarta khusunya banyak yang keberatan. Kita akan teruskan mengadakan pos pengaduan pengusaha yang merasa keberatan dan meminta penangguhan," katanya kepada detikFinance, Jumat (14/12/2012).

Sumber :financedetik.com

DapatkanBisnismu

Tangguhkan UMK? Harus Ada Kesepakatan Pengusaha-Buruh

kspi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTAPerusahaan bisa jadi kesulitan dalam mengajukan penangguhan upah minimum 2013. Pasalnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar meminta kepada para pengusaha yang mengajukan penangguhan, melampirkan kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja.
Sedangkan dalam beberapa pemberitaan sebelumnya, buruh menolak rencana penangguhan upah minimum oleh perusahaan

Mekanisme penangguhan penerapan upah minimum harus sesuai UU No. 13 tahun 2003 dan Kepmen No 231 /Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Kesepakatan bipartit menjadi syarat khusus agar proses penangguhannya dipercepat dan dipermudah, terutama bagi sektor padat karya,“ kata Muhaimin pada rilis yang diterima Republika Ahad (23/12).

Muhaimin mengungkapkan selain disertai dengan naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh, permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus menyertakan pula laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir.

Selain itu syarat lainnya, lanjut Muhaimin, permohonan tersebut harus dilengkapi salinan akte pendirian perusahaan, data upah menurut jabatan pekerja/buruh, jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum serta perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran terkini.

Sebelumnya, Muhaimin menerbitkan surat edaran terkait antisipasi pelaksanaan upah minimum tahun 2013. Surat edaran No. 248/Men/PHIJSK-PJS/XII/2012 yang ditujukan kepada 33 Gubernur di seluruh Indonesia dan diterbitkan tanggal 17 Desember 2012 tersebut berisi himbauan kepada para kepala daerah agar mempermudah proses pengajuan penangguhan upah minimum dari para pengusaha terutama pengusaha industri padat karya.
"Para gubernur diminta untuk membantu kelancaran proses administrasi maupun ketepatan waktu apabila terdapat perusahaan industri pada karya yang mengajukan permohonan ijin penangguhan pelaksanaan upah minimum, “ kata Muhaimin.

Muhaimin menjelaskan surat edaran tersebut diterbitkan untuk mengantisipasi dampak kelangsungan usaha di industri padat karya seperti industri tekstil, alas kaki dan indutri mainan akibat kenaikan upah minimum 2013.
"Industri padat karya memang perlu mendapat perhatian khusus karena rentan terkena dampak kenaikan upah minimum yang naik secara signifikan. Apalagi sebagian industri padat karya yang bergerak di bidang usaha tekstil, alas kaki dan indutri mainan itu banyak menyerap tenaga kerja dan mempunyai kemampuan yang bervariasi," ujar Muhaimin.

Kemenakertrans melansir jumlah perusahaan sector padat karya yang bergerak di bidang tekstil dan produk tekstil , alas kaki dan industri mainan berjumlah 2.510 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh seluruhnya 1.593.792 orang.
Perusahaan tekstil dan produk tekstil yang perlu mendapat perhatian khusus atas kenaikan upah minimum mencakup usaha serat fiber, pemintalan/benang, pertenunan dan rajutan, pencelupan, printing, cap dan bordir serta garment baju, calana kaos, kaos kaki, dan dasi. Sedangkan perusahaan yang bergerak di bidang alas kaki yaitu perusahaan sandal dan sepatu, juga industri mainan seperti boneka, robot dan mobil-mobilan.

"Usulan penangguhan dari perusahaan-perusahaan industri padat karya harus diprioritaskan agar segera dikaji dan diproses dengan tetap melalui mekanisme penangguhan upah yang berlaku. Kepada perusahaan dan serikat pekerja tetap mengedepankan dialog untuk mencapai kesepakatan dalam forum bipartit di tingkat perusahaan dalam pengajuan penundaan upah minimum," kata Muhaimin.

Sumber : BeritaPlaza.com

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.029 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: