Dasar yang dipakai dalam perhitungan ini adalah :
Keputusan Menakertrans NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR
Yang dimaksud upah lembur adalah upah yang berhak diterima oleh pekerja atau buruh diluar waktu kerja yang telah ditentukan, yakni melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau upah yang diterima pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.

Upah lembur dihitung per-jam.

Untuk mengetahui berapa upah lembur per-jam, maka harus diketahui dulu berapa upah pokok kita:
1.Jika upah pekerja/buruh dibayar secara harian, maka penghitungan besarnya upah sebulan adalah upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima) bagi pekerja/buruh yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau dikalikan 21 (dua puluh satu) bagi pekerja/buruh yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
2.Jika upah pekerja/buruh dibayar berdasarkan satuan hasil, maka upah sebulan adalah upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
3.Dalam hal pekerja/buruh bekerja kurang dari 12 (dua belas), maka upah sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata selama bekerja dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum.

Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut :

Upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan.
Angka 1/173 didasarkan pada perhitungan sbb:

Dalam satu tahun ada 52 minggu
Jadi dalam 1 bulan = 52/12 = 4,333333 minggu.
Total jam kerja/minggu = 40 jam

Jadi Total jam kerja dalam 1 bulan = 40 X 4,33= 173,33 dibulatkan menjadi 173 jam maka untuk menghitung upah per jam yaitu upah perbulan / 173

Misal Upah jam sebulan Mr. James adalah Rp. 1.300.000,- maka upah se-jam Mr.James adalah 1.300.000 / 173 = 7.514.,5

Upah yang dijadikan patokan dalam penghitungan upah lembur adalah:
GP (gaji pokok) ditambah Tunjangan Tetap, sementara Tunjangan Tidak Tetap tidak bisa dipakai sebagai dasar perhitungan upah lembur.

Untuk memudahkan perumusan maka secara simpel boleh kita rumuskan sbb:
L1 = 1,5 kali upah sejam
L2 = 2 kali upah sejam.
L3 = 3 kali upah sejam.
L4 = 4 kali upah sejam
Melihat rumusan diatas maka perhitungan upah lembur untuk yang hari kerjanya 6 hari dapat dilihat sbb;

Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja maka perhitungannya adalah:
1 Jam pertama dihitung (L1), 6 jam berikutnya dihitung (L2)
Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi maka :

7 (tujuh) jam pertama dihitung (L2) jam ke 8 (delapan) dihitung (L3) dan jam ke 9 (sembilan) dst dihitung (L4)

Sementara perhitungan upah lembur untuk yang hari kerjanya 5 hari dapat dilihat sbb;
Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja maka perhitungannya adalah:
1 Jam pertama dihitung (L1), jam berikutnya dihitung (L2)
Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi maka : 8 (delapan) jam pertama dihitung (L2) jam ke 9 (sembilan) dibayar (L3) dan jam ke 10 (sepuluh) dst dihitung (L4)

Contoh penghitungan:

Gaji pokok James adalah Rp.1.250.000 tunjangan tetapnya sebesar Rp.50.000,-. James bekerja dengan sistem 6 hari kerja. Bulan ini james lembur terusan (lembur pada hari kerja) sebanyak 3 hari masing-masing 4 jam, serta pada saat hari libur kerja james lembur 1 hari selama 10 jam!

Dari pernyataan tsb didapat:
L1 sebanyak 3 jam
L2 sebanyak 16 jam
L3 sebanyak 1 jam
L4 sebanyak 2 jam
Upah sejam james adalah = 1.300.000/173 = Rp.7.514,5

Dengan demikian maka:
L1 = 3 x 1.5 x 7.514,5 = 33.815,5
L2= 16 x 2 x 7.514,5 = 240.464,0
L3= 1 x 3 x 7.514,5 = 22.543.5
L4= 2 x 4 x 7.514,5 = 60.116,0

Jadi total upah lembur james adalah:
= L1 + L2 + L3 + L4
= 33.815,5 + 240.464,0 + 22.543,5 + 60.116,0
= Rp. 356.939,0
Demikian semoga bermanfaat, mohon dikoreksi bila ada kesalahan.

KHL , Kenaikan Upah Minimum

Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat untuk tahun 2011 ;
telah resmi diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat :
Oleh : Bp. H.Ahmad Heryawan .
Hari /Tanggal : Jum’at tanggal 19 Nopember 2010
Tempat : di Gedung Sate Bandung.

Keputusan besaran UMK Kab/Kota di Jawa Barat ini tertuang dalam
Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1564-Bangsos/2010
tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat Tahun 2011.

UMK Kab/Kota tahun 2011 ini akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
Dalam SK tsb ada 12 Kabupaten/Kota yang dinyatakan telah mencapai 100 % bahkan melebihi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Kabupaten/Kota yang mencapai/melebihi KHL tsb adalah:

Kabupaten
Persentase (%)
Kabupaten Bandung
(101%),
Kabupaten Bandung Barat
(100,36%),
Kota Cimahi
(100%),
Kabupaten Sumedang
(100%),
Kabupaten Cianjur
(100,2%),
Kota Sukabumi
(101,52%),
Kabupaten Bogor
(100%),
Kota Cirebon
(100,03%),
Kabupaten Cirebon
(100%),
Kabupaten Indramayu
(100%),
Kota Bekasi
(100%),
Kabupaten Bekasi
(100%).

Sementara itu Kabupaten/Kota yang pencapaian KHL-nya dibawah 80% hanya satu yakni :
Kabupaten Subang
77,12%.

UMK Kabupaten Bekasi menjadi yang paling tinggi diantara Kab/Kota diJawa Barat lainnya yakni ;
Rp 1.275.000 atau naik sebesar 10,05 % dari Rp 1.168.974 pada 2010.
Sementara yang paling rendah adalah ;
Kota Banjar dengan UMK Rp 732.000. Jumlah tersebut naik 6,12% dari Rp 689.800 pada tahun 2010

Berikut ini adalah rincian lengkap UMK Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011:

Kabupaten / Kota
UMK
Capaian KHL %
Kota Bandung
Rp 1.188.435
95,61 %
Kab. Bandung
Rp 1.123.000
101 %
Kab.Bandung Barat
Rp 1.175.959
100,36 %
Kota Cimahi
Rp 1.172.485
100 %
Kab. Sumedang
Rp 1.110.130
100 %
Kab. Cianjur
Rp 810.500
100,2 %
Kab. Sukabumi
Rp 850.000
98,58 %
Kota Sukabumi
Rp 860.000
101,52 %
Kota Bogor
Rp 1.079.100
99 %
Kab Bogor
Rp 1.172.060
100 %
Kota Depok
Rp 1.243.552
94 %
Kab Majalengka
Rp 763.000
88,47 %
Kota Cirebon
Rp 923.000
100,03 %
Kab. Cirebon
Rp 906.190
100 %
Kab.Kuningan
Rp 749.000
92,63 %
Kab. Indramayu
Rp 944.190
100 %
Kab. Garut
Rp 802.000
85,90 %
Kota Tasikmalaya
Rp 865.000
96,30 %
Kab. Tasikmalaya
Rp 860.000
88,16 %
Kab. Ciamis
Rp 741.800
85 %
Kota Banjar
Rp 732.000
83,69 %
Kab Purwakarta
Rp 961.200
82,44 %
Kab Subang
Rp 791.200
77,12 %
Kab Karawang
Rp 1.159.000
88,11 %
Kota Bekasi
Rp 1.275.000
100 %
Kab. Bekasi
Rp 1.286.421
100 %

Orang sering berbicara tentang insentif
dan bonus, sebenarnya apa beda
keduanya?

Insentif itu diberikan untuk
merangsang agar seorang pekerja dapat berkinerja
dan bekerja lebih baik ke depannya. Karena itu,
pemberian insentif sudah seharusnya dikaitkan
dengan kinerja seseorang melalui SMK, atau
fungsi/direktorat melalui KPI-nya. Alokasi insentif
akan diberikan berdasarkan KPI fungsinya, dan
distribusi ke pekerja terkait dengan nilai SMK
masing-masing individu. Dan yang paling penting,
insentif itu dianggarkan oleh perusahaan dan
termasuk dalam biaya operasi perusahaan.
Sedangkan bonus, adalah bagian dari
keuntungan perusahaan yang mana otoritasnya ada
di tangan Pemegang Saham. Karena itu, RUPS-lah
yang menentukan bagian dari keuntungan
Perusahaan yang dialokasikan untuk bonus pekerja,
jadi bukan semata-mata kebijakan Direksi atau
Manajemen Perusahaan.

Negosiasi Ala Serikat Pekerja

Bernegosisasi dalam serikat pekerja adalah pekerjaan pokok, selain bernegosiasi tentang kasus-kasus yang terjadi, negosiasi diperlukan dalam hal merundingkan peraturan-peraturan yang dipakai perusahaan yang menyangkut hajat hidup pekerja/karyawan/buruh, antara lain peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama (KKB) atau perjanjian kerja bersama (PKB), negosiasi terjadi apabila ada ketidaksamaan persepsi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

Negosiasi adalah suatu upaya atau proses yang sistematis dengan menggunakan data, informasi dan kekuatan untuk mempengaruhi tingkah laku kedalam suatu jaringan yang penuh dengan tekanan.

Tujuan negosiasi adalah memenangkan atau mendapatkan solusi yang paling menguntungkan salah satu pihak yang berunding dengan penuh perdamaian.
Pola-pola negosiasi:

Win-Lose Solution ( Solusi Menang Kalah )
Ini jika semua tuntutan serikat pekerja gol 100 % dan tidak menelan “korban”.
Win-Win Solution ( Solusi Menang Menang )
Semua pihak merasa menang, tuntutan dan keinginan dari kedua belah pihak dapat terakomodir.
Lose – Win Solution ( Solusi Kalah Menang)
Tuntutan serikat pekerja kandas, sementara pihak lain menang.
Selain kandas juga menelan “korban” baik itu intimidasi, skorsing bahkan PHK.
Lose – Lose Solution ( Solusi Kalah Kalah )
Kedua belah pihak merasa kalah dan kedua belah pihak merugi, misalnya negosiasi ini berakhir dengan kericuhan atau unjuk rasa besar, perusahaan berhenti beroperasi, pihak serikat pekerja banyak yang di PHK.

Ada beberapa hal yang menjadi acuan bernegosiasi antara lain:

Persiapan / Perencanaan

Yang harus dimatangkan oleh serikat pekerja dalam tahap ini adalah:
Siapa yang akan ditunjuk untuk melakukan perundingan
Membuatkan surat kuasa organisasi bagi yang ditunjuk
Menyiapkan akomodasi dan biaya
Menyiapkan materi yang akan dirundingkan (materi harus terlebih dahulu dirundingkan di internal organisasi)
Membuat skala prioritas dan menganalisa kadar tuntutan
Menyusun rencana tindakan dengan menganalisis: Siapa yang akan dilawan? Berapa lama waktunya? Dimana tempatnya? Bagaimana mengantisipasi jika perundingan deadlock?dll

Aturan Dasar / Prosedur Nego
Siapa yang bicara
Apa yang menjadi aturan tentang resiko perundingan
Aturan tentang tata tertib perundingan
Bicarakan tuntutan, cari kesamaan persepsi dengan lawan berunding, bila ada yang tidak sama baru bernegosiasi.

Ekspalanasi / Pembenaran
Jelaskan latar belakang tuntutan (argument tuntutan)

Bargaining / Tawar Menawar
Upayakan tuntutan secara total
Atau cari win-win solution.
Stop atau break dulu bernegosiasi bila emosi sudah tidak terkendali, atau mendapat tekanan yang luar biasa.

Kesepakatan
Bila teknik nego tidak dapat dilaksanakan atau gagal maka lakukan upaya lobbying, arbitrase, mediasi, atau upaya penyampaian aspirasi dan konsultasi ke DPR baik sendiri maupun bantuan LSM yang peduli.

Faktor penghambat Negosisi:
Menilai kepribadian lawan
Perbedaan jenis kelamin
Sifat pribadi perunding

Ekses Negosiasi bagi Serikat pekerja:
Intimidasi
Pengucilan
Skorsing, mutasi, demosi, bahkan PHK

DANA PINJMAN JAMSOSTEK UNTUK KARYAWAN

Butuh dana tambahan untuk pengembangan koperasi karyawan di perusahaan anda saat ini? Daripada mencari dana ke pihak lain, sebaiknya dicoba saja membuat proposal pinjaman dana segar untuk pengembangan koperasi karyawan ke PT.Jamsostek. sayang kalau dana segar ini tidak dimanfaatkan oleh kalangan pekerja, karena dana tersebut berasal dari pekerja sendiri.

Daripada dana jamsostek habis dipinjamkan ke partai politik atau para politisi yang pada akhirnya mereka (parpol dan politisi) tidak ada kepedulian kepada karyawan/pekerja, lebih baik kita gunakan untuk koperasi karyawan demi kesejahteraan anggotanya.
Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) salah satu poin Corporate Social Responsibility (CSR) -nya PT.Jamsostek selain memberikan Dana Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Beasiswa Untuk Anak Pekerja, DPKP juga memberikan Pinjaman Untuk Koperasi Karyawan Pekerja dengan maksud untuk mendorong pengembangan per-koperasi-an di lingkungan pekerja.

Adapun syarat-syaratnya adalah sbb:
1. Bagi Perusahaan
Telah terdaftar sebagai peserta program Jamsostek minimal 1 (satu) tahun
Tertib administrasi kepesertaaan program Jamsostek
Telah membentuk Koperasi Karyawan

2. Bagi Koperasi Karyawan
Telah berdiri minimal 1 (satu) tahun dan masih aktif
Mempunyai akte pendirian koperasi
Telah terdaftar sebagai peserta program Jamsostek dan tertib administrasi iuran
Laporan Keuangan Kopkar telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Bidang Akuntansi Perusahaan
Mendapat dukungan dari manajemen perusahaan dalam hal mengajukan proposal kepada PT Jamsostek (Persero)
Bersedia melakukan perikatan perjanjian
Bersedia memberikan agunan atas pinjaman
Menyerahkan agunan untuk pinjaman senilai lebih besar atau sama dengan Rp 100.000.000,- dengan nilai jaminan minimal 110% dari nilai pinjaman

Mengenai jumlah besaran pinjaman, angka waktu dan suku bunga dari pinjaman Koperasi Karyawan/ Pekerja tersebut adalah sebagai berikut:

1.Jumlah pinjaman maksimal 30% dari aset
2.Jangka waktu pinjaman dana maksimal 5 (lima) tahun
3.Suku bunga 3% (tiga persen) per tahun flat

Prosedur untuk mengajukan pinjaman adalah sebagai berikut:
1.Membuat dan mengajukan proposal kepada Kantor Cabang PT Jamsostek (Proposal ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris koperasi serta diketahui oleh manajemen perusahaan) dengan melampirkan:

1. Akte Pendirian Koperasi
2. Anggaran dasar Koperasi
3. Susunan Pengurus Koperasi
4. Foto copy KTP Pengurus Koperasi
5. Neraca Audited
6. Surat Kuasa Ketua Koperasi
7. Rekening Koran 3 bulan terakhir
8. Menandatangani perjanjian Pinjaman
9. Menerima Transfer dana pinjaman dari Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero)
10. Membayar angsuran pinjaman sesuai jadual angsuran

Segera manfaatkan dana pinjaman tersebut, demi peningkatan taraf hidup pekerja.

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP)

Definisi PUMP

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) adalah salah satu program dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang memberikan pinjaman sebagian Uang Muka Perumahan kepada tenaga kerja peserta Jamsostek untuk pemenuhan kebutuhan perumahan melalui fasilitas KPR dari perbankan. Tujuan dari PUMP ini adalah untuk membantu Tenaga Kerja peserta program Jamsostek dalam rangka pemilikan rumah melalui KPR perbankan. PUMP ini akan diberikan kepada Tenaga Kerja yang telah memenuhi persyaratan dengan jumlah maksimal yaitu sebesar Rp 20.000.000,- untuk penyaluran lewat perbankan dan Rp 15.000.000,- untuk penyaluran biasa. Tingkat suku bunga yang dikenakan oleh PUMP sangat ringan, yaitu sebesar 3% (tiga persen) pertahun, yang diberlakukan flat. Jangka waktu PUMP maksimal 5 tahun dan tipe rumah yang mendapat dukungan PUMP-Jamsostek maksimal sampai dengan rumah sederhana (RS/T36).

Persyaratan PUMP

Perusahaan sebagai penjamin

1.Telah berdiri minimal 1 (satu) tahun dan masa aktif.
2.Tertib administrasi kepesertaan program Jamsostek.
3.Koperasi karyawan yang telah mendapatkan surat kuasa dari perusahaan untuk pengurusan PUMP (koperasi karyawan telah berdiri minimal 1 (satu) tahun.
4.Pejabat Penanggung jawab pengurusan PUMP pada Perusahaan minimal adalah Manajer Personalia/ SDM.
Tenaga Kerja

1.Belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari tenaga kerja Jamsostek.
2.Telah terdaftar menjadi peserta Jamsostek minimal 1 tahun.
3.Mendapatkan rekomendasi dari perusahaan Penanggung Jawab Pengurusan PUMP.
4.Upah yang dilaporkan maksimal sebesar Rp 4.500.000,-
5.Bersedia dipotong gajinya untuk pembayaran angsuran PUMP kepada PT Jamsostek (persero).
6.Setuju dan sepakat untuk membeli rumah yang ditawarkan oleh Pengembang: baik lokasi rumah, tipe rumah, harga rumah, besarnya uang muka KPR, jangka waktu maupun suku bunga KPR-nya.
7.Dinyatakan lulus seleksi KPR oleh Bank Pemberi KPR dengan bukti diterbitkan SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit).
8.Pembayaran angsuran dilaksanakan secara kolektif oleh Perusahaan penanggung Jawab pengurusan PUMP.

Pengembang

1.Terdaftar sebagai anggota REI atau APERSI/KOPPERSI (Koperasi Pengembangan Rumah Sederhana Indonesia) atau Perum PERUMNAS.
2.Mendapatkan rekomendasi dari REI atau APERSI/KOPPERSI setempat (kecuali Perum PERUMNAS).
3.Telah memiliki lahan siap bangun dan mendapatkan ijin prinsip dari Instansi yang berwenang (lahan tidak bermasalah).
4.Mendapat dukungan dari Bank Pemberi KPR.
5.Melakukan penawaran rumah melalui Perusahaan peserta Jamsostek yang dikoordinasikan dengan kantor cabang PT. Jamsostek (Persero) dalam rangka konfirmasi ketertiban administrasi kepesertaanya.

Prosedur Peminjaman Uang Muka Perumahan

A. Tahap proses awal
1.Pengembang/Developer menawarkan rumah kepada peserta Jamsostek (sebelumnya dikoordinasikan dengan Kantor Cabang PT JAMSOSTEK setempat) untuk konfirmasi perusahaan -perusahaan mana saja yang layak ditawarkan rumah. Atau Perusahaan/Koperasi Karyawan bersama tenaga kerja mencari sendiri lokasi perumahan dan Pengembang/Developer-nya.
2.Apabila Perusahaan/Koperasi Karyawan dan tenaga kerja sepakat atas penawaran rumah oleh Pengembang, maka Perusahaan/Koperasi karyawan membuat SURAT PERMOHONAN PUMP (untuk memastikan adanya PUMP dari PT.JAMSOSTEK) yang dilampiri antara lain :

a.Formulir PUMP-1.
b.Formulir PUMP-2.
c.Formulir PUMP-3.
d.Formulir PUMP-4.
e.Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan atau yang berwenang kepada Koperasi Karyawan apabila yang mengajukan proposal PUMP dan menandatangani Perjanjian PUMP adalah Koperasi Karyawan (dibuat sendiri oleh Perusahaan) dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.
Khususnya perusahaan asing/PMA.
f.Foto copy KPJ, KTP, Kartu Keluarga

3.Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK meneliti persyaratan dan kelengkapan proposal yang diajukan Perusahaan/Koperasi karyawan serta konfirmasi ulang kepada Perusahaan/Koperasi Karyawan atas pengajuan permohonan PUMP.

4.Apabila permohonan PUMP memenuhi persyaratan maka Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK wajib membuat Surat Persetujuan Prinsip-Formulir PUMP-5 kepada Perusahaan /Koperasi Pekerja yang intinya agar menyampaikan copy SP3K atau Bukti Akad Kredit apabila tenaga kerja yang mengajukan PUMP dinyatakan lulus seleksi KPR-Per-Bankan serta meminta kelengkapan data (apabila ada data yang perlu dilengkapi),
dan apabila permohonan PUMP dianggap tidak memenuhi persyaratan, maka Kantor Cabang PT. JAMSOSTEK membuat surat jawaban penolakan.

B. Tahap Proses Pencairan PUMP

Setelah masing-masing tenaga kerja dinyaakan lulus seleksi KPR-Perbankan, maka Perusahaan/Koperasi Karyawan menyampaikan copy SP3K atau Bukti Akad Kredit, kepada Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK.
Atas dasar penyampain copy SP3K atau Bukti Akad Kredit oleh Perusahaan/Koperasi Karyawan, maka Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK melaorkan kepada Kantor Wilayah untuk ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Penetapan PUMP-Formulir PUMP-6.
Kantor Wilayah membuat Surat Penetapan PUMP-Formulir PUMP-6 berikut Lampiran penetapan tenaga kerja yang mendapat PUMP – Formulir 6a untuk dikirim ke Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK.

Atas dasar Surat Penetapan PUMP,

maka Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK membuat dan menandatangani Perjanjian PUMP-Formulir PUMP-7 dengan Perusahaan/Koperasi Karyawan yang dilampiri:

Lampiran I (Nama-nama tenaga kerja penerima PUMP)-Formulir PUMP 7a
Lampiran II (jadual angsuran) – Formulir PUMP 7b
Lampiran III (Daftar pemotongan angsuran PUMP)-Formulir PUMP 7c

Atas dasar Perjanjian PUMP-Formulir PUMP-7 yang ditandatangani Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK, maka Kantor Wilayah melakukan transfer PUMP ke Rekening Pengembang/Developer. Foto copy bukti transfer pencairan PUMP dikirim ke Kantor Cabang sebagai file bukti pencairan PUMP.

Perusahaan/Koperasi Karyawan membayar angsuran PUMP sesuai jadual angsuran pada Lampiran II Perjanjian PUMP ke Rekening DPKP Kantor Wilayah dan copy bukti angsuran (bukti transfer) wajib disampaikan ke Kantor Wilayah dan Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK setempat.

Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK wajib membina dan memonitor kelancaran angsuran PUMP oleh Perusahaan/Koperasi Karyawan dengan meminta copy bukti transfer setiap bulan sampai lunas (meskipun angsuran ditransfer ke Rekening DPKP Kantor Wilayah atau Kantor Pusat).

Kantor Wilayah dan Kantor Cabang PT.JAMSOSTEK memelihara dan menyimpan dokumen (File) berkas Program PUMP masing-masing debitur.

Catatan :
a. Bagi Pengembang anggota REI dan Perum Perumnas diberlakukan : AKAD KREDIT
b. Bagi Pengembang anggota APERSI diberlakukan : SP3K

Bantuan Beasiswa
Bantuan Beasiswa

Bantuan beasiswa merupakan salah satu wujud program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) dalam bidang pendidikan, sebagai sumbangsih PT Jamsostek (Persero) dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa khususnya anak-anak tenaga kerja peserta Jamsostek.

Program Bantuan Beasiswa bertujuan membantu tenaga kerja peserta Jamsostek dalam pembiayaan pendidikan anak tenaga kerja yang berprestasi untuk jangka waktu 12 bulan.

Bantuan beasiswa yang diberikan adalah sebesar:

Tingkat SD -SLTP Rp 150.000,-/bulan selam 1 tahun *)
Tingkat SLTA – Perguruan tinggi sebesar Rp 200.000,-/bulan selama 1 tahun*)

Persyaratan untuk mengajukan Bantuan Beasiswa adalah:

1.Bagi Perusahaan

Telah terdaftar sebagai peserta program Jamsostek minimal 1 (satu) tahun
Tertib administrasi kepesertaan program Jamsostek

2.Bagi Tenaga Kerja

Telah menjadi peserta Jamsostek minimal 1 (satu) tahun dan masih aktif
Upah maksimal 300% dari upah minimal kabupaten atau upah minimal kota
Mendapat nilai diatas 7,00 untuk SD/SMP/SMu dan IP 2,75 untuk Masiswa.
Anak tenaga kerja yang meninggal dunia / cacat total tetap akibat kecelakaan kerja
Anak tenaga kerja tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari insatansi lain
Mengisi formulir permohonan bantuan beasiswa Jamsostek

Permohonan Bantuan Beasiswa Jamsostek
Yang bertandatangan dibawah ini peserta program Jamsostek;

Nama
:

Nomor KPJ
:

Nama Perusahaan
:

NPP
:

Alamat Tempat Tinggal
:

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan beasiswa Jamsostek untuk anak kandung saya;

Nama
:

Anak ke
:
I/II/III **
Pendidikan
:
SD/SLTP/SLTA/Universitas**)
Kelas/Semester
:

Nama Sekolah
:

Alamat Sekolah
:

Sebagai bahan pendukung terlampir kami sampaikan:

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku 2 lembar
Foto copy Kartu Keluarga/Akte Kelahiran 2 lembar
Foto copy Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) 2 lembar
Foto copy rapor terakhir/transkrip 2 eksemplar (dilegalisir)9
Surat keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan copy 1 lembar
Surat Pernyataan Orang tua (bermaterai Rp.6.000,-) bahwa saat ini tidak berstatus sedang menerima berasiswa dari instansi lain
CEK SALDO JAMSOSTEK
( http://www.jamsostek.co.id/members/register.php?tipeuser=K )
Informasi saldo Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek biasanya dibagikan kepada setiap pekerja setahun sekali, dengan sistim seperti itu pekerja sulit mendeteksi adanya kekeliruan setoran atau update jumlah saldo JHT, karena harus menunggu waktu satu tahun.
Selain sekedar informasi, update saldo JHT juga diperlukan untuk memonitor “kecurangan” atau “kelalaian” pengusaha, sehingga manakala iuran JHT tersebut tidak disetorkan pengusaha kepada Jamsostek, maka pekerja dapat segera mengetahuinya.
Kini setiap pekerja dapat mengakses informasi JHT tersebut secara online, dimanapun dan kapanpun.
Untuk mengakses info saldo JHT tersebut, kita harus memiliki account atau user ID di Situs Jamsostek, jika belum memiliki account atau user ID, sebaiknya segera saja mendaftar/signup ke situs jamsostek, tanpa mendaftar maka kita tidak bisa mengetahui data saldo JHT.

Gratis, Mudah dan cepat untuk mendaftar disitus Jamsostek tsb.

Berikut cara untuk mendaftarnya:

1.Masuk ke situs Jamsostek di http://www.jamsostek.co.id
2.Kalau susah mencari pintu masuknya KLIK DISINI
3.Dalam halaman ini klik “setuju”, kita akan dibawa ke halaman formulir, jika sudah diisi semua, klik “daftarkan” (ingatlah data yang dimasukan harus sesuai dengan data yang ada pada Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) kita, terutama Nama dan Nomor KPJ.
4.Jika sudah ada konfirmasi berhasil, maka kita siap login/masuk ke situs jamsostek, namun jika belum atau gagal silahkan coba isi ulang formulir tsb.
5.Kembali lagi ke halaman utama situs jamsostek, dan silahkan login dengan User ID dan password yang tadi kita buat.
6.Yess!!… data kita terpajang disitu, kalau mau melihat saldo JHT, klik saja ”buku JHT”. Selanjutnya mau dicetak atau sekedar melihat terserah kita.
Jamsostek juga secara otomatis memberikan Nomor ID pribadi kepada kita, jika suatu saat anda meminta update saldo JHT via SMS.
7.Jika sudah selesai, jangan lupa log out.

Selamat mencoba semoga bermanfaat.

PENDAPATAN PEKERJA INDONESIA TAHUN 2010 Rp.5.6 Juta / Bulan

Senin (3/1/2010) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan menyatakan bahwa mayoritas karyawan di Indonesia masih berpenghasilan rendah, jumlahnya mencapai 60% dari jumlah karyawan yang ada atau sekitar 50,15 juta orang pekerja, penghasilan mereka per-tahun rata-rata sebesar US$ 2.284, 25 juta orang atau 30% rata-rata berpenghasilan menengah sebesar US$ 5.356 per tahun, kemudian ada sekitar 8,3 juta orang golongan atas atau 10% berpenghasilan rata-rata US$ 14.198 per tahun. Masih menurut Kepala BPS, Pendapatan per kapita penduduk Indonesia di 2010 diperkirakan mencapai US$ 3.000.(detikfinance.com)

Berdasarkan data BPS tersebut, jika kita asumsikan nilai tukar dolar sebesar rata-rata tahun 2010 sebesar Rp.9200,- maka dapat diartikan bahwa total karyawan/pekerja di Indonesia berpenghasilan Rp.66.970.000,-/tahun atau Rp.5.581.000,-/bulan, yang terdiri dari 3 golongan penghasilan yakni 60% (golongan rendah) berpenghasilan rata-rata Rp.21.012.000,- / tahun atau Rp.1.751.000,-/bulan, 30% (golongan menengah) berpenghasilan rata-rata Rp. 49.275.000,- /tahun atau Rp.4.106.000,- /bulan, dan 10% (golongan atas) berpenghasilan rata-rata Rp.130.621.000,- /tahun atau Rp.10.885.000,-/bulan , sementara itu pendapatan per-kapita nya sebesar Rp.27.600.000,-/tahun atau Rp.2.300.000,- /bulan.

Menarik untuk dicermati terkait dengan rilis BPS tersebut. Jika berfikir selintas secara kasar, tentulah bangga bahwa ternyata pendapatan rata-rata /karyawan di Indonesia mencapat Rp. 5.6 jutaan / bulan dan serendah-rendahnya pedapatan pekerja di Indonesia, bisa mencapai Rp. 1.75 juta /bulan, dan pendapatan per-kapita sebesar Rp.2.3 juta/ bulan ……… waaaww……. Namun pada realitanya apakah sebesar itu?

Apakah pendapatan mayoritas buruh indutri juga disurvey? Asumsi ini tidak bermaksud melecehkan hasil survey BPS yang notabene adalah sebuah hasil kajian ilmiah yang dilakukan oleh para ahli yang berkompeten, namun dalam kehidupan nyata para buruh nilai sebesar itu masih merupakan mimpi dan angan-angan yang pada penghujung 2010 pun belum kesampaian.

Rilis BPS tersebut mempertunjukan kepada kita tentang kesenjangan (gap) yang teramat jauh antara golongan karyawan dengan penghasilan teredah dengan karyawan golongan berpenghasilan menengah dan golongan berpenghasilan atas. Ada yang “menyentuh hati” dari rilis tersebut mengingat realitas yang ada untuk tahun 2010, upah minimum rata-rata propinsi di Indonesia berada jauh dibawah Rp. 1 jt.

Selain itu bukan rahasia umum lagi bahwa pelaksanaan UMK tahun 2010 sangat jauh dari harapan, UMK yang merupakan nilai minimal pelaksanaan upah (safety net), pada kenyataanya dijadikan standar maksimal oleh perusahaan (UMK = upah pokok dan tunjangan lain-lain) disisi lain banyak sekali perusahaan yang menangguhkan pelaksanaan upah minimum tersebut, bahkan banyak pula yang tidak melaksanakan (melanggar ketentuan UMK), tak percaya? Anda boleh search di google.

Mayoritas pekerja di Indonesia adalah kelas buruh industry/ buruh pabrik, buruh perkebunan dan buruh kasar lainnya, dengan pembayaran upah yang mengacu pada UMK, jadi sulit membayangkan dari manakah nilai rata-rata penghasilan terendah pekerja sebagaimana dirilis BPS yang sebesar Rp. 21 jutaan / tahun atau Rp. 1.75 juta,- / bulan tersebut jika angka UMK-nya saja rata-rata berada jauh dibawah Rp. 1 juta, itupun dengan banyak perusahaan yang melanggar.

Refleksi Nasib Buruh tahun 2010 dan Prediksi Nasib buruh di tahun 2011

Upah yang rendah, PHK sepihak, kontrak kerja yang tidak jelas, kriminalisasi perburuhan, konflik antar serikat pekerja, hilangnya kebebasan berserikat dan berorganisasi, upah lembur yang seenaknya, hilangnya berbagai tunjangan, penyiksaan TKI dll rupanya masih menjadi menu utama bagi buruh di tahun 2010.

Persoalan-persoalan tersebut yang seharusnya menjadi tanggungjawab utama pemerintah, tidak pernah dapat diatasi oleh pemerintah dengan baik. Walaupun pada realitanya tingkat unjukrasa/demo buruh yang massiv pada tahun 2010 cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya, namun bukan berarti persoalan buruh juga menurun, buruh merasa kondisinya belum tepat untuk melakukan aksi yang besar-besaran, hal ini disebabkan karena perilaku elit-elit penguasa diberbagai lembaga negara yang berkompeten dengan buruh cenderung ‘ndableg’, kebal aksi, menerapkan prinsip ‘anjing menggonggong kafilah tetap berlalu’, kalaupun ada yang masuk kuping kanan akan segera dikeluarkan di kuping kiri. Saat ini buruh lebih cenderung menerima kenyataan, menelan pil pahit, namun tetap dengan dendam dan keinginan yang membara di dalam dada, yang suatu saat bakal dilampiaskan.

Refleksi Hukum dan Politik

Sampai menjelang penghujung tahun 2010, Nasib buruh sebagai anak bangsa baik yang bekerja di negara sendiri maupun yang diluar Indonesia masih saja tetap buram, tak ada satu produk hukum pun yang dianggap bisa mengangkat harkat dan derajat buruh Indonesia, buruh masih tetap terpinggirkan, masih tetap dihina dina, disiksa bahkan dipulangkan dari tempat kerja dalam keadaan tak bernyawa.

Para elit politik masih tak henti-hentinya ber-euforia, ada yang sibuk menebar-nebarkan pesona, berbagi-bagi kekuasaan, berebut lahan curian, bertamasya ria, berlomba-lomba untuk tampil ditivi bak artis sinetron, sibuk mementingkan perut dan masa depan perutnya sendiri, dan melupakan semua tugas dan tanggungjawabnya.

Salah satu contohnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah menyetujui 50 (lima puluh) rancangan undang-undang (RUU) menjadi program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2010, terbukti hanya mampu menyelesaikan beberapa buah saja.
Dua di antara yang menjadi prolegnas adalah di bidang ketenagakerjaan, yaitu RUU atas perubahan UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan RUU atas perubahan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebenarnya sudah sangat menyengsarakan buruh terutama dalam hal outsourching, sistem kerja kontrak, pengebirian hak serikat pekerja, hak untuk mogok kerja, dan politik upah murah, apalagi jika UU tersebut benar-benar direvisi, rasanya bakal tambah “nyungsep” saja nasib buruh di Negara Republik Indonesia ini.

Bagi buruh, rencana revisi UU No. 13/2003 ini masih menjadi tanda tanya besar. Pengusaha dan pemerintah jelas mempunyai kepentingan atas perubahan UU No. 13 tahun 2003 tersebut. Disaat elit penguasa serakah mementingkan kepentingannya sendiri seperti saat ini maka kelompok pengusaha akan mudah mentransformasikan kepentingannya dalam revisi tersebut.

UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek, dan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi buruh masih dianggap tidak jelas, terutama hal ini terkait dengan belum keluarnya peraturan pelaksanaannya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai satu kesatuan dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional juga masih menimbulkan polemik terkait peleburan 4 badan penyelenggara jaminan sosial yakni, PT Jamsostek yang melayani program jaminan sosial bagi pekerja formal/informal, PT Taspen yang mengelola dana pensiun PNS, PT Askes yang melakukan pelayanan kesehatan untuk PNS dan masyarakat, serta PT Asabri yang melayani jaminan sosial untuk TNI/Polri, karena dianggap akan menimbulkan kesimpangsiuran atau kekacauan sistem baik dalam segi administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat buruh.

Tahun 2010, Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah (Pilgub, Pilbup, Pilwalkot), tingkat partisipasi dan pemahaman buruh tentang hak-hak politiknya memang cukup meningkat, mungkin karena belajar dari pengalaman tahun tahun sebelumnya, namun sayang partisipasi dan pemahamannya tersebut mayoritas masih diimplementasikan kedalam bentuk dukung mendukung kandidat tertentu. Komunitas buruh terus diburu untuk diraih suaranya, bukan aspirasinya, beberapa aktivis buruh bahkan ikut berbaur terlibat dalam event tersebut, walaupun pada akhirnya dukungan dan keterlibatannya dalam pilkada tersebut berakhir sia-sia.

Refleksi Kebijakan Ketenagakerjaan

Tahun 2010, produk negeri Cina membanjiri pasar – pasar di Indonesia. Hal ini sebagai dampak dari dilaksanakannya perjanjian ACFTA. Produk China dapat masuk ke Indonesia tanpa dikenakan tarif. Banyak perusahaan local yang kolap tidak mampu bersaing dengan produk Cina tersebut terutama produk sektor tekstil, Sandang dan Kulit, padahal pada sektor inilah yang menyerap jumlah tenaga kerja yang paling banyak, akibatnya banyak buruh yang terpaksa di-rumahkan bahkan di PHK.

Dalam penentuan UMK, patokan yang dijadikan acuan adalah standar KHL, namun sama seperti tahun-tahun sebelumnya standar KHL yang dijadikan pijakan masih sarat dengan kompromi dan kolusi, Nominal KHL rata-rata masih berkutat di kisaran Rp. 800 rb – Rp. 1.3 jt, sedangkan dalam kehidupan nyata standar kebutuhan hidup yang dianggap layak bagi seorang buruh sudah lebih dari Rp. 2 jt.

Sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundangan bahwa upah diupayakan mencapai 100% dari KHL, maka pengusaha dan pemerintah seolah berusaha menekan angka KHL seminimal mungkin. Penentuan standar KHL di tahun 2010 masih jauh dari “standar” untuk hidup layak, begitupun untuk tahun 2011, walaupun secara hitung-hitungan ada beberapa daerah kab/kota yang UMK-nya melebihi dari 100% KHL.

Program penciptaan lapangan kerja baru adalah salah satu isu favorit calon-calon para kepala daerah saat kampanye, setelah dilantik para kepala daerah ini seolah berlomba dengan janjinya tersebut. Contohnya adalah di Jawa Barat, sebagaimana diketahui bahwa Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pernah berkampanye akan menciptakan 1 juta lapangan kerja baru.

Sejak dilantik pada tahun 2008 hingga tanggal 23 oktober 2010, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Jabar, Mustopa Djamaluddin telah tercapai kesempatan kerja bagi 1.063.302 orang terdiri atas antarkerja lokal (AKL) 841.894 orang, antarkerja antardaerah (AKAD) 14-934 orang, dan antarkerja antarnegara (AKAN) 206.474 orang (sumber : Pikiran Rakyat 26/10/2010).

Namun percaya atau tidak, jika jumlah orang yang di-rumahkan dan di-PHK di Jawa Barat sejak beliau dilantik hingga pada tahun 2010 ini menurut perhitungan penulis, telah mencapai lebih dari 1 juta orang pula. Data dari PT. Jamsosek Kanwil IV menunjukan bahwa untuk semester pertama di tahun 2010 saja PT.Jamsostek Kanwil IV telah mengeluarkan santunan JHT untuk sebanyak 269.647 orang dengan nilai santunan sebesar ±Rp.832 milyar, serta terjadi peningkatan peserta yang non aktif sebanyak 730.839 orang dari 4.062.004 orang di tahun 2009 menjadi 4.792.843 orang ditahun 2010 semester 1, hal ini meng-indikasikan bahwa telah terjadi proses PHK yang cukup tinggi di Jawa Barat.

Jadi pada intinya mengangkat atau menciptakan peluang kerja baru adalah baik, namun harus pula diberikan tingkat kesejahteraan yang baik bagi para buruh yang dalam status bekerja

Prediksi Nasib Buruh di Tahun 2011

Sulit rasanya bagi buruh pada tahun 2011 mendatang untuk bangkit dari keterpurukan. Masih carut marutnya tatanan politik, perilaku penguasa dan perilaku pemimpin-pemimpin buruh menjadikan tahun 2011 adalah tahun yang sama kelamnya dengan tahun sebelumnya.
Tulisan ini tidak bermaksud untuk membuat buruh jadi pesimis, namun sebaliknya ingin menyadarkan bahwa inilah realita yang ada. Pemerintah yang mempunyai peran sebagaimana amanat perundang-undangan selaku pengawas, mediator, fasilitator dsb cenderung berpihak kepada kelompok pengusaha pemilik modal. Sementara buruh dibiarkan tanpa masa depan yang jelas.

Rasa solidaritas dan persatuan yang massiv diantara buruh adalah satu-satunya jalan keluar dari cita-cita bersama buruh, Buruh harus berjuang sendiri menggapai cita-citanya yakni mencapai buruh yang sejahtera.

Tahun 2011, Buruh dan serikat-serikat buruh/pekerja haruslah bersatu dalam satu flatform dan perjuangan yang sama, tidak mudah terkotak-kotak dalam wadah yang mudah diadu-adukan hal ini bisa diawali menumbuhkan kesadaran bahwa perjuangan buruh dibelahan dunia manapun adalah sama, kemudian melakukan konsolidasi bersama antar antar serikat buruh dengan melakukan aksi-aksi massa bersama, identifikasi problem bersama, menganalisa isu-isu dan kepentingan bersama, meraih dukungan dan simpati masyarakat luas secara bersama dll.

Jika ditahun 2011 seluruh komunitas buruh dapat bersatu dan berjuang dalam satu faltform yang sama, maka bukan tidak mungkin tahun 2011 adalah tahun kebangkitan bagi buruh di Indonesia, SEMOGA

Bantuan Modal Usaha dalam kemitraan Ketenaga kerjaan

Selain program PUMP dan DPKP, PT.Jamsostek sebagai bentuk tanggungjawab sosial korporasi (CSR) PT. Jamsostek juga membuat program kemitraan dengan UMKM, yakni dengan memberikan pinjaman lunak bantuan permodalan usaha.

Nah, Bagi buruh yang belum tahu, mungkin ini adalah solusi atas krisis keuangan usaha yang anda hadapi saat ini PT Jamsostek mempunyai program pinjaman lunak yang disebut dengan program Kemitraan. Program ini ditujukan untuk bantuan modal usaha kecil/ mikro dengan bunga 6% flat or 12% efektif, dan masa kredit selama 3 tahun.

Kriteria usaha yang dapat mengajukan adalah usaha yang telah berjalan selama 1 th, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yg berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha lain, asset yang dimiliki maksimal adalah 200 juta (diluar tanah dan bangunan), dan omset tahunan maksimum adalah 1 miliar.
Untuk prosedur pengajuannya dapat dilakukan dengan mengirimkan proposal permohonan pinjaman langsung ke kantor cabang PT. Jamsostek (Persero) setempat, Cq. bagian program khusus / pemasaran.
Sumber : Sumber : http://www.jamsostek.co.id/
Anda dapat menambahkan HTML serta atribut-atribut berikut:

Wassalam …
Mukhlis “SPAI SP Masari Dwisepakat Fiber~FSPMI

About these ads